Pada isu Board of Peace, klarifikasi resmi pemerintah menyatakan Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar US$1 miliar; kontribusi lebih pada pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Namun narasi “Pro-Zionis” tetap bertahan.
Puncaknya adalah pernyataan Saiful Mujani pada acara Halal Bihalal di Utan Kayu, 31 Maret 2026: “Kalau nasihati Prabowo enggak bisa juga… bisanya hanya dijatuhkan.” Pernyataan tersebut, meski diklaim sebagai sikap politik, memicu perdebatan luas tentang batas kritik dan potensi eskalasi.
Ketiga kasus ini menunjukkan pola sinkronisasi narasi yang sulit dianggap kebetulan semata. Joseph Nye dalam berbagai tulisannya menjelaskan bahwa soft power paling efektif ketika berasal dari aktor non-pemerintah yang kredibel. Namun ketika dana asing mengalir tanpa transparansi penuh dan narasi difokuskan pada delegitimasi pemerintahan yang dipilih rakyat, maka soft power tersebut berubah menjadi instrumen pengaruh eksternal.
Mayoritas NGO Positif, Segelintir Ber-Argo
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Penting ditegaskan: mayoritas organisasi masyarakat sipil Indonesia berkontribusi besar bagi demokrasi — dari advokasi lingkungan hingga pemantauan hak asasi. Mereka adalah aset nasional yang memperkaya soft power Indonesia sendiri.
Masalah muncul pada segelintir entitas yang disebut “Ber-Argo” — yang agenda naratifnya tampak lebih didorong oleh kontrak kinerja donor asing daripada advokasi murni. Hierarki pendanaan biasanya berjalan dari donor global (seperti National Endowment for Democracy atau yayasan internasional) melalui NGO nasional hingga pelaksana lapangan. Ketika narasi sektoral (kesehatan, data, demokrasi) dikonvergensikan untuk menciptakan tekanan multi-arah, maka pertanyaan tentang akuntabilitas menjadi sah.Transparansi dana asing bukan intimidasi terhadap civil society yang lemah.
Sebaliknya, ia adalah tanggung jawab negara untuk melindungi kedaulatan sekaligus menjaga kredibilitas ruang sipil itu sendiri. Asimetri kekuasaan memang ada, tetapi negara memiliki kewajiban konstitusional menjaga stabilitas dan kepentingan nasional ketika indikasi pengaruh asing sistematis terdeteksi.
Rekomendasi ke Depan
Untuk memperkuat demokrasi sehat, diperlukan pendekatan yang proporsional:Penguatan pelaporan dana asing sesuai UU Ormas tanpa menimbulkan chilling effect. Audit rutin yang transparan dan berbasis bukti, bukan kriminalisasi sepihak. Promosi civil society yang mandiri dan akuntabel sebagai sumber soft power nasional sejati.