Di tengah sorotan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai instrumen utama pengentasan stunting, sebuah fakta anggaran memicu kontroversi. Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui sempat mengalokasikan dana sebesar Rp914 miliar untuk pengadaan 21.801 unit motor listrik, dengan harga satuan mencapai Rp42 juta.
Kabar ini memicu reaksi keras dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan langkah tegas untuk memangkas alokasi tersebut setelah menyadari adanya ketidaksinkronan data.
“Saya baru mengetahui hal ini belakangan. Begitu data masuk, saya langsung instruksikan untuk memotong anggarannya,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026). Ia mengakui adanya miskomunikasi internal yang menyebabkan usulan tersebut sempat lolos, padahal sebelumnya telah mendapat catatan keberatan dari pihak Kemenkeu.
Pembelaan Badan Gizi Nasional
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait spesifikasi kendaraan tersebut. Menurutnya, motor listrik bertipe trail tersebut ditujukan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Harga pasaran sebenarnya mencapai Rp52 juta per unit, namun melalui proses pengadaan kami berhasil mendapatkan harga Rp42 juta. Ini berada di bawah harga pasar untuk spesifikasi yang sama,” klaim Dadan.
Disparitas Harga dan Urgensi Nutrisi
Meskipun diklaim lebih murah dari harga pasar, publik tetap mempertanyakan rasionalitas pemilihan unit di kelas premium tersebut. Sebagai perbandingan, motor listrik kategori menengah yang cukup mumpuni saat ini masih berada di kisaran Rp25–28 juta per unit.
Jika pemerintah memilih opsi kendaraan fungsional di harga Rp25 juta, terdapat potensi penghematan sekitar Rp370 miliar. Angka tersebut setara dengan penyediaan tambahan nutrisi bagi puluhan ribu anak balita di Indonesia selama satu tahun penuh.
Cermin Masalah Struktural
Masalah ini bukan sekadar tentang pengadaan kendaraan, melainkan refleksi dari tantangan struktural dalam pengelolaan anggaran program prioritas nasional yang mencapai Rp335 triliun. Transparansi dan pengawasan internal kembali diuji ketika koordinasi antarlembaga terlihat belum solid.
Istilah “miskomunikasi” yang disampaikan pemerintah seolah menjadi eufemisme bagi koordinasi yang belum matang. Di saat rakyat menaruh harapan besar pada keberhasilan program MBG, insiden ini memberikan sinyal bahwa manajemen anggaran masih rentan terhadap kebocoran dan pemborosan di luar kebutuhan esensial.