KOMISI IX juga telah menjadwalkan pemanggilan Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pengadaan motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP Charles Honoris mengatakan, pemanggilan itu direnacanakan pada Senin (13/4/2026).
“Hari Senin, hari Senin besok kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain, khusus membahas tata kelola program MBG,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Charles juga akan mengusulkan pembatalan pengadaan tersebut lantaran dinilai tak tepat di tengah upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah.
Selain itu, ia menilai, pengadaan motor listrik juga tak relevan dengan tujuan utama program makan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak.
“Tetapi dengan adanya pengadaan ini ditengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” ujar Charles.
Sebelumnya, BGN memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan ribuan sepeda motor baru untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengadaan 21.801 unit motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 dan hingga saat ini masih dalam proses administrasi sebelum didistribusikan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Pengadaan itu ditujukan untuk mendukung operasional program MBG.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan resminya pada Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada para pihak terkait. Kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025 lalu. Sementara itu, terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.