BANK Indonesia (BI) buka suara perihal anjloknya nilai tukar rupiah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan saat ini menjaga stabilitas rupiah menjadi prioritas utama bagi lembaganya.
“Untuk itu, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki dan juga kebijakan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” kata Destry dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 April, 2026.
Menurut dia, BI secara konsisten dan terukur selalu berada di pasar uang, baik di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar offshore NDF.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Destry pun menilai dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah. Sebab, kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai eksportir bisa memberikan efek positif bagi perekonomian domestik. Kondisi itu, ucap Destry, dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar.
Pada perdagangan Selasa, 7 April 2026, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 17.105 per dolar Amerika Serikat. Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi berpendapat perkembangan tersebut dipengaruhi oleh investor yang bersiap menghadapi potensi eskalasi konflik di Timur Tengah, menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Sementara itu di sisi internal, Ibrahim mengatakan ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu. “Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 April 2026.
Menurut Ibrahim, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Sebab, kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi. Namun di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut.