Menteri PKP Ara: Perlu Ketegasan Ambil Alih Lahan Milik KAI yang Dikuasai Pihak Lain

Menteri PKP Ara: Perlu Ketegasan Ambil Alih Lahan Milik KAI yang Dikuasai Pihak Lain
Maruarar Sirait usai menemani Prabowo berkunjung ke kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Senen, Jakarta Pusat, Jumat, 19/1/2024 | ist
0 Komentar

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa banyak lahan milik PT KAI yang kini justru dikuasai pihak lain. Ia menegaskan perlunya ketegasan pemerintah untuk mengambil alih aset tersebut demi pembangunan hunian bagi rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ara, sapaan akrabnya, saat hendak menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

“Kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu, ya,” ujar Ara kepada awak media di Istana.

Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran

Ara menjelaskan, dirinya telah meninjau sejumlah titik di bantaran rel kereta api bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasidin, baik di Jakarta maupun Bandung.

Ia mendapati fakta bahwa lahan-lahan strategis milik negara tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat,” tegas Ara.

Ia menambahkan, pemerintah berencana segera melakukan groundbreaking pembangunan hunian di Bandung sebagai langkah strategis pemanfaatan lahan negara.

Karenanya, pertemuan di Istana hari ini salah satunya membahas percepatan pembangunan hunian bagi warga di bantaran rel kereta api yang melibatkan berbagai kementerian dan pimpinan BUMN terkait.

Rencananya, sejumlah proyek hunian vertikal terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD) akan menyasar lahan strategis di Tanah Abang, Jakarta, serta kawasan Laswi dan Kiaracondong di Bandung, hingga Medan.

Menurut Ara, penegakan aturan atas aset negara memerlukan keberanian dari para pemangku kebijakan.

Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi

“Iya, di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir, ya. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran,” imbuhnya.

Senada dengan Ara, Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti), Brian Yuliarto, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Pihaknya siap menerjunkan perguruan tinggi untuk mendukung dari sisi riset dan teknologi.

0 Komentar