MANTAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Rasyid Baswedan, turut buka suara merespons polemik penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) di platform Steam yang belakangan memicu protes keras dari komunitas gamer dan pengembang gim Tanah Air.
Anies menegaskan bahwa sistem klasifikasi umur gim seharusnya berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan instrumen pembatasan atau sensor oleh negara.
Melalui akun X (sebelumnya Twitter) pribadinya pada Senin (6/4/2026), Anies mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kedekatan historis dengan regulasi tersebut.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Ia mengaku pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal pembentukan IGRS bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini Kemkomdigi) saat masih bertugas di Kemdikbud.
Dalam pandangannya, terdapat dua pendekatan untuk melindungi anak dari paparan konten digital yang tidak pantas. Pendekatan pertama adalah menciptakan lingkungan yang “steril” melalui mekanisme sensor dan pemblokiran. Sementara pendekatan kedua adalah membangun “imunitas” atau kekebalan pada anak dan keluarga.
Menurut Anies, pendekatan membangun imunitas jauh lebih berdampak dan berkelanjutan.
“Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orang tua untuk membangun kekebalan anak dengan melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah,” tulis Anies dalam cuitannya.
Pernyataan Anies ini seolah menjawab keresahan para gamer Indonesia saat ini, di mana banyak judul gim populer secara sepihak mendapat status Refused Classification(RC) atau ditolak distribusinya dengan dalih tidak sesuai standar IGRS.
Melihat kekacauan eksekusi di lapangan, Anies menyarankan agar pemerintah tidak bekerja sendirian, melainkan berkolaborasi erat dengan komunitas gim. Ia bahkan menilai akan jauh lebih baik jika komunitas itu sendiri yang menjalankan sistem klasifikasi tersebut secara penuh, sementara pemerintah cukup memosisikan diri sebagai fasilitator.
Lebih lanjut, ia memberikan kritik tajam terkait dominasi birokrasi dalam ekosistem kreatif dan digital.
“Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan. IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan,” tegas tokoh yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.