PEMIMPIN junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi menjadi presiden setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen pada Jumat (3/4/2026). Kemenangan ini semakin mengukuhkan kendalinya atas kekuasaan politik, lima tahun sejak menggulingkan pemerintahan sipil hasil pemilu.
Seturut pemberitaan Al Jazeera, Ketua Parlemen Gabungan Myanmar, Aung Lin Dwe, menyatakan Min Aung Hlaing meraih 429 dari total 584 suara anggota parlemen dalam sidang yang digelar pada Jumat.
Min Aung Hlaing adalah jenderal berusia 69 tahun yang sebelumnya memimpin kudeta militer pada 2021 terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian. Ia kemudian menahan Suu Kyi dan memicu gelombang protes luas hingga berkembang menjadi perlawanan bersenjata di berbagai wilayah.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden terjadi setelah pemilu pada bulan Desember dan Januari lalu. Partai pro-militer menang telak.
Pemilu tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Barat. Alasannya, pemilu diadakan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan militer dengan balutan demokrasi.
Union Solidarity and Development Party menjadi partai dengan perolehan lebih dari 80 persen kursi yang diperebutkan saat pemilu. Sementara itu, sekitar seperempat kursi Parlemen tetap diisi oleh militer tanpa melalui proses pemilihan.
Dalam siaran langsung pemungutan suara, Min Aung Hlaing dengan cepat melampaui ambang batas kemenangan, sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya. Ia merupakan satu dari tiga kandidat yang diajukan. Dua kandidat lainnya ditetapkan sebagai wakil presiden.
Selain itu, terjadi pula perombakan besar di tubuh militer Myanmar yang sebelumnya dipimpin langsung Min Aung Hlaing sejak 2011. Ia melepas jabatan panglima tertinggi karena aturan konstitusi melarang presiden merangkap posisi tersebut.
Posisi panglima kemudian diisi oleh Win Oo, sosok yang dikenal sebagai loyalis dekat Min Aung Hlaing dan mantan kepala intelijen militer.
Sejumlah analis menilai langkah ini sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan Min Aung Hlaing melalui pemerintahan sipil secara formal. Cara ini sekaligus membuka peluang legitimasi Min Aung Hlaing di mata internasional, tanpa melepas kendali militer yang telah lama mendominasi politik Myanmar.
Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi
Di sisi lain, konflik bersenjata di Myanmar belum mereda. Sejumlah kelompok antimiliter membentuk aliansi baru untuk melawan junta. Mereka termasuk yang berafiliasi dengan partai Aung San Suu Kyi dan kelompok etnis bersenjata.