ISU adanya dugaan aliran dana asing kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia, kembali menjadi salah satu perhatian publik di tengah memanasnya situasi geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu instabilitas dalam negeri jika tidak diantisipasi dengan cermat.
Ketua Umum Baramuda 08 Indonesia, Rhesa Yogaswara menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah serius untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap aliran dana dari luar negeri, terutama yang masuk ke organisasi non-pemerintah.
“Di tengah situasi global yang tidak menentu, kita tidak boleh lengah. Isu pendanaan asing ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepentingan tertentu yang berpotensi memperkeruh kondisi sosial-politik di dalam negeri,” ucap Rhesa dalam keterangannya Sabtu (28/3).
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Rhesa menilai, pengawasan oleh lembaga keuangan negara serta otoritas terkait harus diperkuat guna mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat. Transparansi menjadi kunci agar isu ini tidak berkembang menjadi kegaduhan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Rhesa mengingatkan bahwa pemerintah juga perlu mewaspadai potensi gerakan-gerakan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mendorong delegitimasi atau bahkan upaya penurunan pemerintahan di tengah jalan. Stabilitas politik adalah fondasi utama dalam menghadapi tekanan global saat ini,” tandasnya.
Meski demikian, Rhesa juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan generalisasi terhadap seluruh LSM. Banyak organisasi masyarakat sipil yang selama ini justru berperan aktif dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Baramuda 08 mendorong agar pendekatan yang dilakukan tetap berbasis hukum, proporsional dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
“Koordinasi lintas lembaga, termasuk otoritas keuangan, intelijen, dan kementerian terkait, dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap aliran dana asing dapat dipantau secara akurat dan tidak disalahgunakan,” terangnya.
Rhesa menyebut, di tengah dinamika global dan domestik yang kian kompleks, Baramuda08 menegaskan pentingnya kehati-hatian semua pihak dalam menyikapi isu ini agar tidak memperkeruh suasana serta tetap menjaga persatuan nasional.