PEMERINTAH Filipina kini mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional dengan alasan bahaya yang mengancam pasokan bahan bakar negara akibat konflik Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan telah menandatangani perintah eksekutif untuk menjaga keamanan energi di tengah gangguan parah pada rantai pasokan global.
Dilansir BBC, Selasa (24/3/2026), perang AS-Israel dengan Iran yang berakibat pada penutupan efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran utama, telah mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global. Konflik tersebut menyebabkan kenaikan harga dan kekurangan pasokan. Padahal, Filipina sangat bergantung pada impor bahan bakar dan sangat rentan terhadap gangguan produksi dan pengiriman.
“Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media pada hari Selasa.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Marcos mengatakan langkah ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengambil “langkah-langkah terkoordinasi” untuk mengatasi gangguan dalam perekonomian negara. Ia menambahkan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya berjalan tertib.
Deklarasi tersebut akan tetap berlaku selama satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.
Hal ini menyusul seruan dari beberapa senator yang mendesak Marcos untuk mengakui kesulitan “tingkat darurat” yang dihadapi keluarga Filipina akibat melonjaknya harga minyak. Pada hari Selasa, lonjakan harga lainnya membuat harga bensin dan solar naik lebih dari dua kali lipat dari level sebelum perang pada bulan Februari.
Filipina mengimpor sekitar 98% minyak mentahnya dari Teluk, dan konflik tersebut telah berdampak luas di negara itu, mulai dari transportasi hingga harga beras.
Sejak permusuhan pecah, pemerintah telah memberikan subsidi kepada pengemudi transportasi, mengurangi layanan feri, dan menerapkan minggu kerja empat hari untuk pegawai negeri sipil untuk menghemat bahan bakar.
Sebelumnya pada hari Selasa, Menteri Energi Sharon Garin mengatakan negara itu memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari lagi.