PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah daerah atau Pemda untuk tidak menantang pemerintah pusat. Sebab, Prabowo menilai, selama ini pusat kerap membantu pemerintah level daerah.
Menurut Prabowo, pemerintah daerah dalam beberapa kasus tidak bisa melakukan kewajiban mereka. “Jangan nantang-nantangpemerintah pusat, banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan,” kata Prabowo dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden pada Kamis malam, 19 Maret 2026.
Prabowo mengungkapkan pandangannya itu dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu malam, 18 Maret hingga Kamis dinihari. Dalam wawancara itu, Prabowo menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan dan pakar yang dia undang ke rumahnya tersebut.
Baca Juga:Perdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan IranBagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?
Selama ini, kata Prabowo, pemerintah pusat kerap membantu pekerjaan atau pembangunan di daerah. Padahal, dia berujar, dana pembangunan sudah ditransfer ke pemerintah daerah.
Prabowo memberi contoh saat harusnya pemerintah daerah membangun jembatan di daerah masing-masing. Namun, kata dia, infrastruktur tersebut justru baru terbangun setelah ditangani pemerintah pusat.
Mantan menteri pertahanan ini pun mempertanyakan ke mana perginya anggaran pemerintah daerah. Sebab, kata dia, masyarakat kerap tidak merasakan manfaat anggaran daerah. “Ada dana desa, ke mana dananya? Bupati, dana gubernur ke mana?” tuturnya.
Prabowo pun menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang belum efisien. Contohnya, kata dia, anggaran fasilitas pejabat seperti mobil dinas yang terlampau mahal. “Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Anggaran fasilitas pejabat sebelumnya ramai disorot setelah Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berencana membeli mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar dengan APBD. Rudy membatalkan rencana tersebut setelah mendengar berbagai kritik dari masyarakat Kalimantan Timur.
“Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan, tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” ucap Rudy Mas’ud melalui akun Instagram miliknya @h.rudymasud pada Senin, 2 Maret 2026.