BADAN Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta telah menghentikan pencarian korban longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Pencarian dihentikan setelah seluruh korban dinyatakan telah ditemukan berdasarkan data orang hilang yang tercatat. Penemuan korban terakhir yakni Riki Supriadi (L/40) dalam kondisi meninggal dunia.
“Pukul 23.30 WIB, Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban teridentifikasi bernama Riki Supriadi, dievakuasi menuju RS Polri Kramat Jati,” kata Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari, Selasa.
Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi
Setelah pukul 00.00 WIB, pihaknya menyatakan Operasi SAR ditutup dengan ditemukannya seluruh korban dan tidak adanya lagi laporan korban hilang
Berikut data terakhir korban longsoran sampah di TPST Bantargebang:
Jumlah korban: 13 orang
Data korban selamat
- Budiman (L)
- Johan (L)
- Safifudin ( L)
- Slamet
- Ato
- Dofir
Data korban meninggal dunia
- Enda Widayanti (25 Tahun) (P)(pemilik warung)
- Sumine (60 tahun) (P)(pemilik warung)
- Dedi Sutrisno (Karawang) (L)(sopir truck)
- Irwan supriatin (L) (sopir Truk).
- Jussova Situmorang (P/38)
- Hardianto (L)
- Riki Supriadi (L/40)
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan longsor sampah di TPST Bantargebang menjadi alarm keras agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan pengelolaan sampah metode open dumping.
“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantargebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/3).
Dia menyebutkan longsor sampah pada Minggu (8/3), yang menyebabkan empat orang meninggal dunia itu, menjadi bukti kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta yang tidak boleh lagi ditoleransi.
Tragedi mematikan itu, kata Hanif, merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping yang terus mengancam nyawa warga dan petugas.
Saat ini, KLH/BPLH telah memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum tegas guna memastikan persoalan sampah di ibu kota tidak kembali memakan korban jiwa.