PRESIDEN Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah memerintahkan penerapan sementara sistem kerja empat hari seminggu di kantor-kantor pemerintah terpilih. Kebijakan ini berlaku mulai Senin, 9 Maret 2026.
Arahan ini merupakan bagian dari langkah-langkah darurat pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Sistem kerja empat hari seminggu tidak akan berlaku untuk lembaga yang menyediakan layanan darurat dan penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor pemerintah yang memberikan layanan publik di garda terdepan.
Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi
“Semua instansi dengan ini diarahkan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, dan standar kinerja serta mekanisme pemantauan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan Komisi Pelayanan Sipil yang berlaku,” demikian dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor 114 yang dilansir dari Gulf News.
Selain itu, Marcos telah menginstruksikan penghentian sementara perjalanan dan aktivitas pemerintah yang tidak perlu. Pembatasan ini mencakup tur studi, program pembangunan tim, dan pertemuan tatap muka yang dapat dilakukan secara daring
“Perjalanan yang dilakukan tanpa justifikasi yang jelas mengenai urgensi, kebutuhan operasional, atau relevansi program secara langsung juga akan dianggap tidak perlu.”
Presiden juga memperbarui seruannya kepada semua kantor pemerintah untuk menghemat sumber daya dengan mengurangi konsumsi listrik dan pengeluaran bahan bakar.
“Semua lembaga dan badan pemerintah nasional, termasuk perusahaan milik atau yang dikendalikan pemerintah, wajib mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar aktual mereka sebesar 10 hingga 20 persen,” katanya.
Selain itu, semua departemen telah diamanatkan untuk menugaskan seorang petugas konservasi energi, bekerja sama dengan audit energi, dan mengirimkan laporan data bulanan.
Marcos telah menyerukan pula kepada lembaga-lembaga terkait, termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen Pekerja Migran, dan Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri, untuk menjaga koordinasi yang erat dalam membantu warga Filipina yang saat ini tinggal dan bekerja di negara-negara Teluk.