Purbaya: APBN Defisit Rp135,7 Triliun, Penerimaan Pajak Tumbuh 30,4 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo dalam Media Briefing Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo dalam Media Briefing Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).
0 Komentar

Pendekatan itu dinilai penting agar defisit fiskal tetap terkendali tanpa harus menambah utang secara agresif. Terkait subsidi energi, Rizal menilai penyesuaian tetap perlu disiapkan, tetapi arah kebijakannya sebaiknya bukan sekadar menaikkan harga atau memangkas subsidi secara luas.

Reformasi yang mengarah pada ketepatan sasaran dinilai lebih efisien dari sisi fiskal. Ia menambahkan selama ini sebagian subsidi energi masih dinikmati kelompok berpendapatan menengah ke atas. Menurut dia, reformasi yang mengarah pada subsidi yang lebih terarah kepada rumah tangga rentan dan sektor produktif akan jauh lebih efisien dari sisi fiskal.

“Dengan cara ini, pemerintah tetap dapat menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus menahan lonjakan belanja subsidi ketika harga minyak dunia meningkat,” ujar dia.

Baca Juga:Anwar Ibrahim Kecam Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, Timur Tengah di Ambang Ketidakstabilan SeriusSurat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari Gaza

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa dalam situasi ketidakpastian geopolitik seperti konflik di Timur Tengah, langkah antisipatif utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan disiplin fiskal.

Ia menyebut Indonesia masih merupakan net importer minyak, sehingga kenaikan harga minyak dunia langsung meningkatkan biaya impor energi dan berpotensi memperlebar belanja subsidi serta kompensasi energi dalam APBN.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun dari total subsidi Rp318,9 triliun. Namun, hasil perhitungan Indef menunjukkan eskalasi konflik Iran dan Israel–AS dapat meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan.

Pada skenario ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi Rp218,1 triliun. Jika konflik berlanjut lebih lama, kebutuhan subsidi bisa mencapai Rp240,98 triliun, bahkan dalam skenario berat melonjak hingga Rp278,59 triliun.

“Jika perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dolar AS per barel minyak akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp25 triliun,” kata Rizal.

0 Komentar