Rangkuman Fakta Terkait Operasi Tangkap Tangan KPK di Pekalongan

Seorang wartawan memotret pintu ruangan Bupati Pekalongan yang telah disegel oleh KPK di Kantor Pemda Kabupate
Seorang wartawan memotret pintu ruangan Bupati Pekalongan yang telah disegel oleh KPK di Kantor Pemda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026). Penyegelan ruang tersebut terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang dilakukan KPK pada Selasa (3/3). (Antara)
0 Komentar

“Tim juga saat ini sedang berada di Pekalongan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini, yaitu kepada pihak-pihak di dinas-dinas di Kabupaten Pekalongan ya,” jelas Budi.

Selain itu, Budi menyampaikan, penyidik masih mencari pihak lainnya yang diduga mengetahui terkait kasus yang tengah diselidiki. Budi meminta para pihak yang tengah dicari ini untuk bersikap kooperatif.

“Tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif,” tutur Budi.

Baca Juga:Anwar Ibrahim Kecam Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, Timur Tengah di Ambang Ketidakstabilan SeriusSurat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari Gaza

“Sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini sehingga jalannya proses penanganan perkara yang saat ini ada di tahap penyelidikan bisa berjalan secara efektif,” lanjutnya.

Gubernur Jateng: Pembelajaran

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, prihatin atas penangkapan Fadia. Dia menyebut hal ini bisa dijadikan pembelajaran.

“Kita juga prihatin sekali ya. Tapi prinsip kita menghormati dari penyidikan yang dilakukan oleh KPK,” kata Luthfi di kantor Pemprov Jateng, dilansir dari detikjateng, Selasa (3/3/3026).

“Secara tidak langsung pembelajaran bagi kita semua, sebagai pejabat publik harus clear and good government,” lanjutnya.

Ia mengaku sudah berpesan kepada para kepala daerah di Jateng untuk lebih berhati-hati dan tidak melanggar hukum.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih, tidak melanggar hukum. Itu yang paling pokok,” tegasnya.

“(Ada dua bupati tertangkap KPK, bagaimana tanggapannya?) Tergantung personelnya. Yang jelas kan itu kembali pada personelnya,” sambungnya.

Terkait Outsourcing

Baca Juga:Penemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada TerbelahBareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar Modal

KPK menyebut OTT terhadap Fadia terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing.

“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

KPK belum menguraikan detail kasus tersebut. Dia mengatakan ada vendor yang diduga telah diatur untuk memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa.

“Ada sejumlah pengadaan ya yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga diatur, dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang ya untuk deliver barang ataupun jasa di Pemkab Pekalongan. Termasuk pengadaan outsourced itu ya, pengadaan, apa, tenaga pendukung ya dalam, apa, pengelolaan di Pemkab Pekalongan dan bisa ada di beberapa dinas,” ujarnya.

0 Komentar