Kesadaran holistik, kebijakan-kebijakan utuh dan manakala poros kebijaksanaan disadari dijadikan sebuah momentum untuk melakukan reformasi Polri atau pun revolusi Polri.
Akan sia-sia dan ini akan hanya menjadi simbolik , semu dan pada akhirnya jika reformasi atau revolusi Polri dipaksakan ini hanya membutuhkan keputusan politik saat tindakan sesaat tanpa didahului atau dilakukan atau bahkan disiapkan sebuah tindakan-tindakan holistik.
Saya sampaikan kebutuhan perubahan ini juga harus melibatkan masyarakat sipil dan keseluruhan Polri hingga apa yang nanti yang akan diperankan dan difungsikan kepolisian dalam menjaga keamanan menegakkan hukum dan mengayomi dan sebagainya instruksi undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002.
Bukan Omongan Kosong
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
Mengingkarkan kembali bahwa peran fungsi POLRI adalah peran yang sangat strategis orang yang berhadapan langsung dengan masyarakat perilaku masyarakat kemudian terjadi kejadiannya dan fenomena fenomenanya, berhubungan erat dengan kebiasaan seharian dan juga dinamika masyarakat itu sendiri .
Kesimpulan dan tegaskan omong kosong tindakan yang tergesa-gesa yang mungkin juga ditunggangi politik berkaitan dengan isu besar reformasi Polri atau revolusi Polri tanpa masyarakat sendiri mempertegas mempertanyakan dan menyimpulkan dirinya akan siap untuk melakukan kerja tindakan-tindakan yang proaktif kiranya membantu dan mendukung gugus tugas percepatan Reformasi Polri.
Dan yang lebih tepatnya juga melibatkan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal negatif nepotisme , kronisme ataupun hal-hal buruk yang lainnya yang justru akan menggoreng meluluhlantakkan dan juga memecahkan integritas daripada yang dikenal sebagai reformasi atau juga revolusi kepolisian.
Penulis: Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia