SEKRETARIS Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, merespons pernyataan PDIP yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggerus Rp223 triliun alokasi anggaran wajib pendidikan dari APBN.
Menurut Teddy, peruntukan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Anggaran DPR RI, yang diketuai Said Abdullah, dari Fraksi PDIP.
“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
Menurut Teddy, isu yang menarasikan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut memotong anggaran hingga mengorbankan fasilitas sekolah dan nasib tenaga pendidik adalah pandangan yang keliru.
Ia menjamin tidak ada satu pun inisiatif pendidikan dari periode sebelumnya yang diberhentikan demi mendanai MBG.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” jelas Teddy.
Seskab menambahkan bahwa pemerintah justru sedang secara masif melakukan pembenahan terhadap sekolah-sekolah yang rusak.
Persoalan infrastruktur yang sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintah daerah kini langsung diintervensi oleh pusat karena bertahun-tahun terbengkalai.
“Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek,” tegasnya.
Selain pembenahan infrastruktur dengan pagu sekitar Rp17 triliun di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Teddy juga membantah klaim bahwa kesejahteraan guru diabaikan.
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalPrabowo: Ada Simulasi Bila Terjadi Perang Dunia III, Kita Tidak Terlibat Pasti Kena
Ia memaparkan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu setelah 20 tahun stagnan.
Tunjangan guru non-ASN juga dinaikkan menjadi Rp2 juta dan kini ditransfer langsung setiap bulan ke rekening penerima.