PERDANA Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Rabu, 25 Februari, dievakuasi dari kediaman resminya, menyusul adanya ancaman bom.
Ancaman tersebut diduga berkaitan dengan rencana pertunjukan kelompok tari tradisional Tiongkok yang dilarang di negara asalnya, Shen Yun.
Kepolisian Canberra mengatakan, tidak menemukan benda mencurigakan di lokasi kejadian setelah melakukan penyisiran selama beberapa jam. Meski Albanese telah diizinkan kembali ke kediamannya, pihak berwenang menegaskan bahwa pengamanan terhadap pejabat publik akan tetap diperketat.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
Insiden ini bermula dari sejumlah surel ancaman yang dikirimkan kepada penyelenggara pertunjukan Shen Yun di Australia. Surel yang ditulis dalam bahasa Mandarin tersebut mengklaim bahwa bahan peledak telah ditempatkan di sekitar kediaman Perdana Menteri dan akan diledakkan jika kelompok tari tersebut tetap tampil.
“Jika Anda bersikeras melanjutkan pertunjukan, maka kediaman Perdana Menteri akan hancur bersimbah darah,” demikian bunyi salah satu petikan surel ancaman tersebut sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis, 26 Februari 2026.
Juru bicara Shen Yun mengatakan, telah melaporkan ancaman tersebut kepada otoritas keamanan nasional dan kepolisian Australia. Kelompok tari yang berbasis di New York ini memang dikenal vokal terhadap isu hak asasi manusia dan dilarang beroperasi oleh pemerintah Tiongkok.
Menanggapi peristiwa tersebut, PM Albanese mengingatkan publik agar tidak mengabaikan isu keamanan dan meminta semua pihak untuk menurunkan tensi politik.
“Ini adalah peringatan bagi kita semua. Saya meminta dengan sangat, turunkanlah tensi yang ada,” ujar Albanese dalam sebuah acara di Melbourne pada hari Rabu. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepolisian melalui unggahan media sosial atas kesigapan mereka dalam memastikan keselamatan pejabat negara.
Hingga saat ini, kepolisian Australia menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai identitas maupun sumber pengirim ancaman tersebut. Kasus ini menambah daftar panjang tantangan keamanan diplomatik yang melibatkan kelompok seni kontroversial di kancah internasional.