Pada saat itu, Pemerintah Iran mendengarkan aspirasi masyarakat yang berdemo secara damai. Pemerintah pun sebenarnya telah siap mengambil tindak lanjut demi mengakomodasi tuntutan mereka, kata dia.
“Namun, pada fase kedua unjuk rasa di awal Januari, kami melihat ada pihak-pihak tertentu yang berupaya membajak aksi unjuk rasa damai masyarakat,”kata Dubes Iran.
Pemerintah Iran, kata dia, melihat ada sejumlah oknum pemrotes yang “melaksanakan komando dari luar negeri” untuk menciptakan kekacauan serta menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pada saat itu, tepatnya di periode 1—7 Januari 2026, unjuk rasa berubah jadi kerusuhan.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
“Kami telah melakukan penyadapan terhadap komunikasi dari luar negeri, yang membuktikan adanya instruksi kepada oknum tertentu di tengah masyarakat untuk turun ke jalan dan menyerang aparat keamanan,”ucap Boroujerdi.
Dubes Iran menyebut “pembajakan” aksi tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Buktinya, sejumlah pejabat AS secara terang-terangan mendukung gerakan “pergantian rezim” di Iran, kata dia.
Dia menyoroti pernyataan seorang pejabat AS lain yang bahkan secara terbuka “menyampaikan dukungan” kepada agen-agen intelijen Israel yang berkelindan di tengah masyarakat Iran.
Boroujerdi juga berkata bahwa AS dan Israel hendak mengeksploitasi besarnya jumlah korban jiwa dalam kerusuhan demi mendapatkan alasan untuk menyerang Iran atas nama perlindungan HAM.
Namun, upaya-upaya tersebut berhasil digagalkan atas kerja keras otoritas keamanan Iran serta kesadaran masyarakatnya yang menolak intervensi asing, lanjutnya.
Usai langkah pemblokiran internet ditempuh pada 10 Januari, gejolak protes pun berangsur mereda dan provokator kerusuhan diamankan, ucap Dubes Iran.
Dubes turut mengungkapkan bahwa menurut catatan resmi pemerintah Iran, jumlah korban tewas dalam kerusuhan yang terjadi di puluhan kota tersebut mencapai 3.117 orang, dengan 2.427 di antaranya adalah warga sipil dan aparat keamanan.