KELOMPOK Hamas menegaskan bahwa pembicaraan tentang masa depan Gaza harus dimulai dengan penghentian total “agresi” Israel. Hal ini disampaikan setelah Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertemu untuk pertama kalinya.
“Setiap proses politik atau setiap pengaturan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami, harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, yang pertama dan terpenting adalah hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Jumat (20/2/2026).
Dewan Perdamaian mengadakan sesi perdana pertemuannya di Washington pada hari Kamis (19/2) waktu setempat, dengan sejumlah negara menjanjikan uang dan personel untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata sebelum rekonstruksi Gaza dimulai.
“Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza,” kata Netanyahu.
Pemimpin Israel itu tidak menghadiri pertemuan di Washington tersebut, tetapi diwakili oleh menteri luar negerinya, Gideon Saar.
Trump mengatakan beberapa negara, sebagian besar di Teluk, telah menjanjikan dana lebih dari tujuh miliar dolar AS untuk membangun kembali wilayah Palestina tersebut.
Indonesia akan mengirimkan pasukan ke Gaza dan mengambil peran sebagai wakil komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan Indonesia siap mengerahkan hingga 1.000 prajurit ke Gaza pada April, dan jumlah itu bisa meningkat menjadi 8.000 pada akhir Juni tahun ini.
Indonesia menjadi negara pertama yang terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan. Jika benar terealisasi, jumlah tersebut akan menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam sebuah misi penjaga perdamaian di dunia. Namun, penempatan pasukan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo.
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalPrabowo: Ada Simulasi Bila Terjadi Perang Dunia III, Kita Tidak Terlibat Pasti Kena
Selain Indonesia, Trump mengatakan negara-negara yang telah berkomitmen untuk menyediakan pasukan termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.