PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Indonesia saat rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di AS. Ia berterima kasih karena Indonesia mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian.
“Negara-negara yang hadir di sini hari ini tidak hanya menyumbangkan uang, beberapa juga menjanjikan personel untuk membantu menjaga gencatan senjata dan mengamankan perdamaian, karena mereka tahu situasinya akan memburuk, dan dua minggu tidak berarti apa-apa,” kata Trump saat pidato di rapat perdana Board of Peace, Kamis (19/2/2026).
Terkait pasukan perdamaian, Trump menyinggung secara khusus Indonesia. Ia juga menyebut Indonesia sebagai negara hebat.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
“Khususnya Indonesia, terima kasih banyak Indonesia, itu negara yang hebat, terima kasih banyak,” ucapnya.
Tak hanya Indonesia, Trump juga kembali memuji Presiden Prabowo Subianto. Trump menyebut Prabowo tak cuma tangguh tapi juga cerdas.
“Lihatlah, lihat dia (Prabowo), lihat betapa tangguhnya dia, menurutmu mudah berurusan dengannya? Lihatlah wajahnya, dia orang yang tangguh, dan kita bilang kita butuh kekuatan, dan dia tidak keberatan, dia tangguh, dan dia cerdas, dan kecerdasan lebih penting,” ujar dia.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia pernah menyatakan tengah bersiap mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, sebagai anggota pasukan perdamaian.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat mengikat yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF.
“Indonesia menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional,” demikian keterangan Kemlu dikutip, Sabtu (14/2).
Kemlu menjelaskan pokok-pokok national caveats atau pembatasan tindakan militer TNI saat bertugas dalam operasi internasional. Di antaranya, mandat non-combat dan non-demilitarisasi. Artinya, keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi.
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalPrabowo: Ada Simulasi Bila Terjadi Perang Dunia III, Kita Tidak Terlibat Pasti Kena
Selain itu, mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina. Pasukan perdamaian RI juga disebut tidak dihadapkan pada pihak mana pun.