PRESIDEN Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah masalah berat yang dihadapi pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola di berbagai sektor.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026), waktu setempat.
Mulanya, Prabowo menjelaskan, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat disertai kemampuan menjaga disiplin fiskal. Inflasi termasuk salah satu negara yang terendah, ekonomi tumbuh stabil di angka 5% yang diproyeksi lebih tinggi tahun ini. Investasi asing yang masuk dari Amerika Serikat mencapai US$ 53 miliar.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
“Ini mencerminkan kepercayaan nyata terhadap ekonomi kami, potensinya, stabilitas politik kami, serta arah kebijakan kami,” kata Prabowo.
Menurut kepala negara, strategi ekonomi Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Namun untuk tumbuh lebih tinggi dibutuhkan kontrol penggunaan sumber daya alam yang lebih sehat. Dalam hal ini yang dimaksud, menutup kebocoran dengan pembenahan tata kelola dan pemberantasan korupsi.
“Saya suka bahas hal-hal secara terbuka, kami memiliki kelemahan. Kami memiliki masalah dalam tata kelola, korupsi, dan kinerja institusional yang lemah,” ujar Prabowo.
“Banyak terjadi penyelundupan, dan kegiatan ekonomi ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di hutan lindung. Ini masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapi masalah ini secara langsung,” tambahnya.
Dia mengaku pemerintah tidak ingin kalah dengan kartel yang sudah mengambil pendapatan negara. Saat ini, pemerintah masih melakukan perhitungan terhadap kerugian negara akibat tata kelola sumber daya alam yang lemah dan salah urus ekonomi.
“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia. Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar,” kata Prabowo.
Namun di awal pemerintahannya, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga bercerita telah melakukan penghematan sebesar US$ 18 miliar dari inefisiensi dan proyek yang tidak produktif di anggaran negara.