MENJELANG pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melayangkan peringatan keras. Mereka mendesak dewan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut tidak sekadar menjadi ‘stempel’ atau kedok diplomatik bagi Israel untuk melanjutkan agresi militer di Jalur Gaza.
Ultimatum ini muncul di tengah keraguan publik internasional terhadap objektivitas BoP. Dewan yang dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Kamis (19/2/2026) ini dikritik tajam karena dianggap lebih banyak mengakomodasi kepentingan ‘Agenda Israel-AS’ ketimbang menyuarakan aspirasi rakyat Palestina.
“Kami memperingatkan agar Israel tidak menggunakan dewan ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang di Gaza dan menghambat proses rekonstruksi,” tegas juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataan resminya sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
Qassem mengungkapkan fakta pahit di lapangan: meski kesepakatan gencatan senjata hasil mediasi AS sudah berlaku sejak Oktober 2025, mesin perang Israel nyatanya belum benar-benar berhenti.
Data Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan angka yang mengerikan. Sejak ‘gencatan senjata’ dimulai pada 10 Oktober 2025, tercatat lebih dari 600 warga Palestina tewas dan 1.600 lainnya luka-luka akibat pelanggaran sepihak oleh militer Israel. Serangan terbaru bahkan menyasar wilayah sipil di Tuffah (Gaza Utara) dan Khan Younis (Gaza Selatan).
“Perang genosida terhadap Gaza masih berlangsung melalui pembunuhan, pengusiran, blokade, hingga strategi kelaparan,” tambah Qassem.
Hamas mendesak agar dewan bentukan Trump ini tidak berjalan secara searah. Mereka menuntut adanya keterlibatan komite teknokrat Palestina dalam pengelolaan Gaza, terutama untuk memulai proyek rekonstruksi besar-besaran yang selama ini terhambat oleh blokade Negeri Zionis.
Kondisi kemanusiaan pun kian kritis. Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, melaporkan bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk dari Mesir masih dibatasi ketat oleh otoritas Israel—kurang dari 60 persen bantuan yang diizinkan masuk.
Diluncurkan pada Forum Ekonomi Dunia di Davos awal tahun ini, BoP kini telah mengantongi komitmen dari sedikitnya 19 negara sebagai anggota pendiri. Awalnya, dewan ini dirancang khusus untuk mengawasi situasi di Gaza. Namun, belakangan peran BoP meluas hingga menangani konflik internasional lainnya.