Pengaduan tersebut menuduh adanya keterlibatan dalam pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil dan pekerja bantuan, serta serangan tanpa pandang bulu di wilayah sipil.
Pengacara hak asasi manusia Michael Mansfield mengatakan pada saat itu bahwa “tidak ada seorang pun yang kebal hukum”, sementara pengacara Paul Heron menekankan bahwa jika ada bukti kredibel yang menghubungkan warga negara Inggris dengan pelanggaran berat hukum internasional, pihak berwenang mempunyai kewajiban untuk menyelidikinya.
Kementerian Luar Negeri Inggris menolak mengomentari data tersebut, menurut Declassified, dan menegaskan bahwa pihaknya tidak mengumpulkan informasi mengenai jumlah warga Inggris yang bertugas di IDF. Publikasi angka-angka tersebut juga menimbulkan pertanyaan hukum yang lebih luas.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
Pada bulan Januari 2024, ICJ menyatakan bahwa ada risiko genosida yang masuk akal di Gaza dan mengingatkan negara-negara akan kewajiban mereka untuk mencegah kejahatan tersebut. Pada bulan Juli 2024, pengadilan lebih lanjut menyarankan agar negara-negara anggota PBB harus menahan diri untuk tidak membantu Israel dalam mempertahankan pendudukannya yang tidak sah atas wilayah Palestina.
Pengamat hukum juga menunjuk pada Undang-Undang Pendaftaran Asing tahun 1870, yang melarang warga negara Inggris berperang untuk negara asing yang berperang dengan negara lain yang berdamai dengan Inggris. Para pegiat berpendapat bahwa skala partisipasi Inggris yang terungkap dalam data tersebut memerlukan pengawasan hukum yang mendesak.