Kemudian, Ali juga mengaku BPJS Kesehatan juga menghadapi kendala teknis dalam memisahkan data peserta berpenyakit katastropik agar tidak terdampak kebijakan tersebut.
“Sekarang Bapak bayangkan, 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. Ada [lampiran datanya]. Kapan mau kerjanya? Seluruh Indonesia loh ini, 1 Februari harus berlangsung, jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji, Bapak minta berapa?” tegas Ali kepada Zainul.
Menanggapi hal itu, Zainul menyebut bahwa Ali kerap membanggakan kemampuan tim teknologi informasi BPJS Kesehatan. Namun Ali kembali menekankan bahwa waktu yang tersedia terlalu singkat untuk melakukan penyesuaian secara nasional.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
“Bukan, kan bapak [Ali] selalu membanggakan tim IT bapak, punya teknologi, punya database, bapak tinggal terima dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan, pak, mana yang keangkut mana yang nggak keangkut di dalam PBI-nya,” kata Zainul.
Akhirnya, dalam rapat diputuskan bahwa kebijakan penonaktifan PBI ditunda selama tiga bulan. “Tiga bulan cukup lah. Tapi kalau kurang dari seminggu, ya berat, seluruh Indonesia,” kata Ali.
Ali memastikan bahwa peserta PBI nonaktif yang menderita penyakit katastropik kini sudah dapat kembali memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya. Jumlahnya disebut hampir mencapai 103.000 orang. “Sebetulnya yang butuh cuci darah hingga penyakit kronis itu sudah selesai. Yang belum selesai yang 11 juta yang mungkin tidak berpenyakit yang berbiaya katastropik,” ujar Ali.