ISRAEL resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP) pada Rabu, 11 Februari 2026. Israel adalah anggota terbaru BoP yang telah beranggotakan Argentina, Paraguay, El Salvador, Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, UEA, Yordania, Turki, Indonesia, dan Amerika Serikat sendiri.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani dokumen keanggotaan BoP tersebut saat berkunjung ke Washington dan bertemu Trump serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Dalam foto yang diunggah di akun X @IsraeliPM, terlihat Netanyahu dan Menlu AS memegang dokumen yang telah di tanda tangani sebagai tanda Israel menjadi anggota dewan tersebut.
Baca Juga:Surat Kabar Yahudi Israel Hayom: Netanyahu Temui Trump Lobi Upaya Migrasi Massal Warga Palestina dari GazaPenemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada Terbelah
“Sebelum pertemuannya dengan Presiden Trump di Gedung Putih, Perdana Menteri Netanyahu menandatangani perjanjian sebagai anggota Dewan Perdamaian di hadapan Menteri Luar Negeri Rubio,” sebut unggahan tersebut.
Setelah menandatangani dokumen keanggotaan BoP, Netanyahu dikatakan bertemu langsung dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai konflik di Iran dan Gaza.
“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru saja menyelesaikan pertemuan di Gedung Putih dengan Presiden AS @realDonaldTrump dan timnya. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas negosiasi dengan Iran, Gaza, dan perkembangan regional,” tulis akun tersebut lagi.
Kenapa Board of Peace Kontroversial?
Board of Peace ini dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada pertengahan November 2025. Resolusi itu memberi wewenang pembentukan dewan dan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza untuk mendukung gencatan senjata yang mulai berlaku pada Oktober, setelah Israel dan Hamas menyetujui rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Trump.
Dalam rencana awal, Board of Peace bertugas mengawasi pemerintahan sementara di Gaza setelah perang. Namun kemudian Trump menyatakan dewan ini akan diperluas cakupannya untuk menangani konflik global lainnya, dengan dirinya sebagai ketua.
Pertemuan pertama Board of Peace dijadwalkan akan digelar pada 19 Februari di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.
Meski begitu, pembentukan dan struktur dewan ini menuai kritik. Menurut Reuters, banyak pakar hak asasi manusia menilai bahwa jika BoP yang diketuai Trump mengawasi pemerintahan wilayah asing, hal itu menyerupai pola kolonialisme modern.