PRESIDEN Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia yang digelar di St. Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Menjawab pertanyaan moderator terkait mundurnya sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, Hashim menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan keras terhadap pihak-pihak yang dinilai merusak sistem.
“Sekarang tinggal masalah membersihkan telur-telur busuk ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, dan saya rasa denda yang sangat besar akan dijatuhkan,” ujar Hashim.
Baca Juga:Penemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada TerbelahBareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar Modal
Adik kandung Presiden Prabowo itu menekankan bahwa pemerintah berkomitmen mengejar oknum elite yang terlibat dalam praktik kriminal, termasuk kejahatan ekonomi dan perusakan lingkungan, tanpa pandang bulu.
Dalam diskusi panel tersebut, Hashim memberi sinyal bahwa proses pembersihan di lingkungan birokrasi sebenarnya telah dimulai. Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan akan ada lebih banyak pimpinan lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi maupun dugaan pelanggaran hukum.
Sebagai contoh, Hashim menyinggung langkah tegas Presiden Prabowo di sektor lingkungan hidup saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Dalam kesempatan itu, izin operasional 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut karena diduga kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang berdampak fatal bagi masyarakat.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” kata Hashim.
Ia menegaskan bahwa meskipun tersedia mekanisme peninjauan ulang bagi perusahaan yang merasa dirugikan, kebijakan pemerintah tetap berpijak pada prinsip keadilan berbasis bukti, bukan tekanan massa atau kepentingan politik.
Selain sektor lingkungan, langkah penegakan juga akan diarahkan ke pasar modal. Hashim menyoroti praktik manipulasi saham yang selama ini merugikan investor ritel dan masyarakat kecil.