MENTERI Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkap pihaknya menonaktifkan 13,5 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) pada 2025. Pernyataan tersebut diungkapnya dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Gus Ipul lantas membeberkan, dari belasan juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, sebanyak 87 ribu di antaranya mengajukan reaktivasi sebagai peserta penerima bantuan.
“Kami laporkan bahwa tahun lalu misalnya, kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran [PBI JKN], ada 87.591 yang melakukan reaktivasi,” ucapnya.
Baca Juga:Penemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada TerbelahBareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar Modal
Ia menyebutkan, usai status penerima PBI JKN dinonaktifkan, masyarakat beralih ke segmen mandiri. Masyarakatnya yang beralih ke segmen mandiri itu dinilai telah mampu membayar iuran dengan kantong pribadi.
Sementara itu, terdapat pula masyarakat yang iuran PBI JKN-nya dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing mereka tinggal. Adapun pemerintah daerah yang membiayai iuran PBI JKN dilakukan oleh daerah yang telah mengantongi status universal health coverage (UHC).
“Ini sebenarnya penonaktifan [PBI KBN pada 2025] yang pas, yang tepat, sehingga dia mereka mampu membayar secara mandiri,” tuturnya.
“Bagi daerah yang telah UHC, yang sudah universal health coverage. Jadi, otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka,” lanjut Ipul.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan agar Kemensos untuk otomatis mereaktivasi status penerimaan PBI JKN 120 ribu warga sakit kronis. Pasalnya, status penerimaan PBI JKN milik 120 ribu warga dengan penyakit kronis dinonaktifkan pada tahun ini.
“Untuk bisa meng-address kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan layanan katastropik yang 120.000 [penerima PBI JKN] tadi itu otomatis direaktivasi,” ucapnya.
Menurut dia, sebanyak 120 ribu warga sakit kronis itu terdiri dari 12.262 masyarakat sakit ginjal, 16.804 masyarakat dengan penyakit kanker, 63.119 masyarakat dengan penyakit jantung.
Baca Juga:Prabowo: Ada Simulasi Bila Terjadi Perang Dunia III, Kita Tidak Terlibat Pasti KenaAlan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan Michele
Kemudian, 1.276 masyarakat dengan penyakit sirosis hati, 26.224 masyarakat dengan penyakit stroke, 114 masyarakat dengan penyakit hemofilia, serta 673 masyarakat dengan penyakit thalassemia.
Kata Budi, melalui reaktivasi otomatis, masyarakat dengan penyakit kronis tidak perlu mendatangi fasilitas kesehatan. Reaktivasi akan langsung dilakukan pihak eksekutif.