Meski kecil kemungkinan Bhumjaithai meraih mayoritas mutlak di parlemen beranggotakan 500 kursi, perolehan suaranya memberi posisi tawar kuat dalam negosiasi koalisi. Thailand menerapkan sistem perwakilan campuran, dengan 400 anggota parlemen dipilih dari daerah pemilihan dan 100 kursi dialokasikan melalui daftar partai.
People’s Party, yang sebelumnya bernama Move Forward sebenarnya memenangkan kursi terbanyak pada pemilu tiga tahun lalu. Namun kandidatnya diblokir dari jabatan perdana menteri dan partai itu kemudian dibubarkan.
Kali ini, People’s Party mengusung agenda penghapusan wajib militer dan pengurangan jumlah jenderal, berlawanan dengan Bhumjaithai yang menonjolkan kredibilitas pertahanan nasional.
Baca Juga:Penemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada TerbelahBareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar Modal
Pheu Thai dipandang sebagai mitra koalisi paling mungkin bagi Anutin. Keduanya sebelumnya bersekutu, hingga Bhumjaithai menarik diri dari kesepakatan akibat perbedaan sikap dalam penanganan konflik perbatasan oleh perdana menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin.
Paetongtarn sempat menuai kritik setelah menyebut pemimpin kuat Kamboja Hun Sen sebagai ‘paman’ dalam percakapan telepon yang bocor.
Thaksin kini menjalani hukuman penjara satu tahun atas kasus korupsi, meski banyak pengamat memperkirakan ia akan dibebaskan lebih cepat sebagai bagian dari kesepakatan politik. Pheu Thai, yang pernah menjadi organisasi politik paling sukses di Thailand, kini mengalami penurunan dukungan signifikan dari masa kejayaannya.
Ketiga partai besar menawarkan berbagai kebijakan populis selama kampanye, termasuk janji Pheu Thai membagikan sembilan hadiah harian senilai satu juta baht untuk mendongkrak ekonomi.
Di tengah dinamika politik itu, pemilih juga mengikuti referendum untuk menyatakan pandangan mereka soal perlunya reformasi konstitusi.
Konstitusi saat ini, yang disusun di bawah pemerintahan militer pascakudeta 2014, memberi kekuasaan besar kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk senat. Meski tidak memuat langkah konkret, referendum tersebut menjadi sinyal penting arah perubahan politik Thailand ke depan.