“Kalau urusan negara melibatkan anggaran, mestinya presiden ngomong dulu ke DPR. Ini kok sudah diambil keputusan, baru ngajak orang ngomong,” tegasnya.
Munjid menyampaikan pesimisme mendalam terhadap masa depan two-state solution dalam konteks politik global saat ini, khususnya jika Board of Peace dijadikan rujukan utama penyelesaian konflik Palestina.
Menurutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya, di mana wilayah Palestina terus mengalami penyusutan akibat pencaplokan yang berlangsung secara sistematis. Situasi ini membuat gagasan dua negara semakin jauh dari kemungkinan untuk diwujudkan secara adil dan setara. Ia menegaskan bahwa selama praktik perampasan wilayah terus terjadi tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, maka perdamaian hanya akan menjadi slogan politik semata.
Baca Juga:Penemuan Mayat di Pesisir Danau Tempe: Tanpa Busana, Kepala Sudah Tak Ada dan Dada TerbelahBareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar Modal
“Sebagai realitas politik sekarang ini, two-state solution is impossible. Setiap hari hanya tanah Palestina diambil terus dan bukan cuma diambil tapi diacak-acak,” tutup dia.