Dengan reformasi tersebut, kinerja Polri membaik dan mandiri pada awal reformasi hingga sekitar tahun 2011. Namun menurut Mahfud, belakangan ada penurunan kinerja yang memicu perdebatan apakah akar masalahnya terletak pada struktur kelembagaan atau aspek lain.
“Ini sedang dipelajari. Apakah masalah Polri sekarang itu masalah struktural seperti itu atau bukan?” jelas Mahfud yang juga menjadi anggota Komite Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo.
Selain isu struktur, Mahfud juga menyoroti mekanisme pemilihan Kapolri yang melibatkan DPR. Pelibatan DPR awalnya dimaksudkan agar Presiden tidak menggunakan Polri sebagai alat kekuasaan semata.
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalPrabowo: Ada Simulasi Bila Terjadi Perang Dunia III, Kita Tidak Terlibat Pasti Kena
Namun dalam praktiknya, jelas Mahfud, hal ini justru bisa memicu transaksi politik.
“Dulu di zaman orde baru sebelum reformasi, Polri itu selalu diperalat oleh kekuatan Presiden. Membelok-belokkan hukum dan sebagainya. Maka, sekarang agar Presiden tidak sewenang-wenang, Kapolri dipilih oleh DPR. Tapi di akhir-akhirnya dalam pelaksanaannya itu menjadi alat transaksi politik,” tandas Mahfud.