Dugaan Korupsi Menteri Era Sebelumnya
Munculnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan menteri di era Jokowi (seperti kasus impor gula, BTS, dll) menciptakan beban moral bagi kabinet baru.
Kritik Etika : Ada kekhawatiran bahwa posisi Wantimpres dapat dijadikan “tameng politik” atau memberikan imunitas de facto dari proses hukum lebih lanjut.
Sentimen Publik : Jika penegakan hukum terhadap “orang-orang Jokowi” terkesan tebang pilih, maka kredibilitas janji Prabowo untuk memberantas korupsi akan dipertanyakan.
Dampak terhadap Kabinet Merah Putih
Keputusan ini menciptakan pedang bermata dua bagi jalannya pemerintahan Prabowo:
Sisi Kekuatan (Strengths)
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalPrabowo: Ada Simulasi Bila Terjadi Perang Dunia III, Kita Tidak Terlibat Pasti Kena
- Stabilitas Politik Parlemen : Kehadiran Jokowi membantu menjaga koalisi besar tetap solid karena banyak partai politik di Kabinet Merah Putih memiliki ikatan historis dan kepentingan yang sejalan dengan Jokowi.
- Kepercayaan Investor : Investor global yang menyukai stabilitas melihat ini sebagai jaminan bahwa kebijakan ekonomi tidak akan berubah secara drastis (no major policy shock).
- Mentorship Politik : Prabowo bisa mendapatkan masukan langsung mengenai “lubang-lubang” dalam birokrasi yang mungkin tidak terlihat dari luar.
Sisi Kelemahan (Weaknesses)
- Dualisme Matahari : Munculnya persepsi bahwa ada “dua matahari” atau pengaruh Jokowi yang terlalu kuat dapat mendegradasi otoritas Prabowo. Publik mungkin akan bertanya, “Siapa yang sebenarnya memegang kendali?”
- Hambatan Inovasi : Keterikatan yang terlalu kuat pada nasihat Jokowi bisa membuat kabinet enggan melakukan koreksi terhadap kebijakan masa lalu yang sebenarnya perlu dievaluasi atau diperbaiki.
- Beban Reputasi : Jika isu hukum yang melibatkan lingkaran Jokowi memanas, Kabinet Merah Putih akan ikut terseret dalam polemik defensif yang menghabiskan energi komunikasi publik pemerintah.
Kesimpulan
Langkah Presiden Prabowo memasukkan Jokowi ke Wantimpres adalah strategi “Realpolitik” untuk mengamankan transisi kekuasaan yang mulus.
Namun, keberhasilan keputusan ini sangat bergantung pada sejauh mana Prabowo mampu menjaga jarak yang sehat—memanfaatkan pengalaman Jokowi untuk stabilitas, tanpa membiarkan beban isu hukum masa lalu menyandera integritas dan independensi Kabinet Merah Putih.
Penulis: Aris Armunanto, SE. Ak, MM Kepala Kampus Politeknik LP3I Kampus Cirebon