DEPARTEMEN Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terpaksa menarik ribuan dokumen terkait kasus mendiang predator seksual Jeffrey Epstein dari situs resmi mereka. Langkah darurat ini diambil setelah terungkapnya kebocoran identitas para penyintas akibat kesalahan proses sensor (redaksi) yang dianggap fatal.
Pengacara para korban mengungkapkan kegagalan sensor pada dokumen yang dirilis Jumat lalu telah menjungkirbalikkan kehidupan hampir 100 penyintas. Data sensitif mulai dari alamat email hingga foto-foto polos yang masih menampilkan nama dan wajah korban tersebar secara luas.
Pelanggaran Privasi Terburuk dalam Sejarah
Dalam pernyataan resminya, para korban menyebut insiden ini sebagai hal yang memuakkan. Mereka menegaskan bahwa sebagai korban, mereka tidak seharusnya diekspos, diteliti kembali, apalagi mengalami trauma berulang.
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalPrabowo: Ada Simulasi Bila Terjadi Perang Dunia III, Kita Tidak Terlibat Pasti Kena
Brittany Henderson dan Brad Edwards, dua pengacara yang mewakili korban, bahkan melayangkan surat kepada hakim federal di New York. Mereka menyebut insiden ini sebagai “pelanggaran privasi korban yang paling parah dalam satu hari sepanjang sejarah Amerika Serikat.”
Beberapa korban melaporkan dampak nyata dari kebocoran ini. Salah satu penyintas mengaku menerima ancaman pembunuhan setelah rincian rekening bank pribadinya terpublikasi. Sementara itu, Annie Farmer, salah satu korban Epstein, menyampaikan kekecewaannya kepada BBC.
“Sangat sulit untuk fokus pada informasi baru yang terungkap karena betapa besarnya kerusakan yang dilakukan DOJ dengan mengekspos para penyintas seperti ini,” ujar Annie Farmer.
Pengakuan Kesalahan dari DOJ
Pihak DOJ mengakui adanya kesalahan tersebut dan mengklaim bahwa insiden ini disebabkan “kesalahan teknis atau manusia.” Dalam surat yang diajukan ke hakim federal pada hari Senin, DOJ memastikan dokumen-dokumen yang dipermasalahkan telah diturunkan untuk proses sensor ulang.
“Semua dokumen yang diminta oleh korban atau penasihat hukum untuk dihapus hingga kemarin malam telah ditarik untuk redaksi lebih lanjut,” tulis pernyataan DOJ.
Seorang juru bicara DOJ menyatakan pihaknya sangat serius dalam melindungi korban. Mereka mengeklaim telah menyensor ribuan nama dari jutaan halaman yang dipublikasikan. Menurut mereka, informasi yang tidak tersensor hanya mencakup 0,1% dari total halaman yang dirilis.
Tuntutan Transparansi yang Berantakan