DINAS Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menuduh Prancis berencana melakukan “kudeta neokolonial” di negara-negara bekas jajahannya di Afrika, khususnya di Sahel, dalam upaya untuk menggoyahkan pemerintahan yang tidak diinginkannya.
Sahel merupakan kawasan tempat Prancis menderita kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Paris telah kehilangan pijakannya di beberapa bekas koloninya di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang didorong oleh tuduhan agresi, kegagalan militer, dan campur tangan.
Burkina Faso, Mali, dan Niger telah memutuskan hubungan dengan Prancis, mengusir pasukan Prancis dan menuduh bekas kekuatan kolonial itu mendukung kelompok bersenjata yang memicu pemberontakan jihadis yang mematikan di kawasan Sahel.
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalAnda Tertarik Kasus Jeffrey Epstein? Begini Cara Unduh dan Akses Dokumen Resmi Departemen Kehakiman AS
Prancis telah menyatakan tidak akan mengakui legitimasi pemerintahan militer di tiga negara Afrika Barat tersebut dan berjanji untuk mendukung upaya memulihkan otoritas sipil yang telah digulingkan.
Dalam pernyataan yang dirilis oleh biro persnya pada hari Senin, SVR mengatakan: “Pemerintah Prancis dengan panik menjajaki jalan untuk balas dendam politik di Afrika sebagai tanggapan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer.”
Menurut badan intelijen tersebut, yang dikutip Russia Today, Selasa (3/2/2026), Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengizinkan badan intelijen khusus untuk meluncurkan rencana untuk melenyapkan pemimpin yang tidak diinginkan dari negara-negara Afrika.
SVR juga menuduh Prancis terlibat dalam upaya kudeta yang gagal di Burkina Faso pada 3 Januari, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut termasuk rencana untuk membunuh pemimpin militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, yang digambarkan sebagai “salah satu pemimpin dalam perjuangan melawan neokolonialisme.”
Badan intelijen tersebut selanjutnya menuduh Paris berupaya untuk menggoyahkan Mali melalui serangan terhadap konvoi bahan bakar dan upaya untuk memblokade kota-kota, serta berupaya untuk menabur keresahan di Republik Afrika Tengah.
Mereka mengulangi tuduhan lama dari negara-negara Sahel bahwa Prancis “memberikan dukungan langsung kepada teroris” dan berkoordinasi dengan Ukraina untuk memasok militan dengan drone dan instruktur.
Di Madagaskar, laporan intelijen menyebutkan Prancis berupaya menggulingkan Presiden sementara Michael Randrianirina, yang menjabat pada Oktober 2025 setelah pencopotan mantan Presiden Andry Rajoelina.