MANTAN Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki pendekatan yang realistis mengenai keputusan bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian besutan Amerika Serikat. Dino menyampaikan ini usai menghadiri pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam dengan Prabowo.
Dino beserta sejumlah mantan menteri serta wakil menteri luar negeri diundang untuk bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore, 4 Februari 2026. Persamuhan itu berlangsung sekitar empat jam.
Dino Patti Djalal menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan satu-satunya opsi di atas meja terkait dengan perdamaian di Palestina.
Baca Juga:Bareskrim Geledah Kantor PT Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Tindak Pidana Pasar ModalAnda Tertarik Kasus Jeffrey Epstein? Begini Cara Unduh dan Akses Dokumen Resmi Departemen Kehakiman AS
“Tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ucap Dino di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam.
Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menerangkan, Dewan Perdamaian merupakan sebuah eksperimen. Dewan yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald John Trump ini bukan obat ampuh yang serta-merta “menyembuhkan segala penyakit”.
Dino menilai selama agenda diskusi itu, Prabowo menunjukkan dirinya berpandangan realistis. Prabowo, kata Dino, melihat keterlibatan dalam Dewan Perdamaian memiliki risikonya sendiri. Adapun risiko terbesar itu adalah Israel. Sebab, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga duduk di kursi anggota Board of Peace.
Menurut Dino, Israel memiliki pengaruh yang besar terhadap Presiden AS Donald Trump. “Tapi beliau menyatakan, ‘Kami yakin kami bisa mengimbangi karena segala sesuatu yang kami lakukan, kami jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam’,” kata Dino.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal sempat mempertanyakan alasan Indonesia masuk Dewan Perdamaian.
Dalam cuitan di akun X miliknya, Dino sempat mengkritisi beberapa hal, seperti soal hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian. Ia juga meminta Menteri Luar Negeri Sugiono memperjelas apakah badan internasional itu menjamin prinsip keseteraan.
Dino mempertanyakan apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump maupun dunia internasional di Gaza yang justru akan mengesampingkan hak rakyat Palestina.