Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sinyal jika Indonesia berpeluang keluar dari Board of Peace (BOP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Langkah ini akan dilakukan jika dalam perjalanannya, lembaga ini banyak merugikan rakyat Palestina dan Gaza.
Sinyal itu disampaikan Prabowo saat diskusi dengan dengan sejumlah tokoh nasional di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat (30/1/2026). Salah satu tokoh yang diundang dalam pertemuan tersebut adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Samad mengatakan dalam pertemuannya dan sejumlah tokoh dengan Prabowo banyak membahas soal berbagai isu nasional mulai dari pemberantasan korupsi, hukum, ekonomi hingga internasional.
“Kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada satu lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat. Dan saya Profesor Dr. Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa gitu ya, saya agak lupa,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2025).
Salah satu isu yang dibahas oleh Prabowo dalam pertemuan itu adalah soal posisi Indonesia di Board of Peace (BOP). Menurutnya, Prabowo menyampaikan jika bergabungnya Indinesia dengan lembaga bentukan AS itu bukanlah harga mati.
“Dia (Prabowo) menyampaikan bahwa Indonesia bergabung tapi tidak harga mati. Artinya kalau dalam perjalanannya ternyata menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar menarik diri kembali,” sebutnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat (AS).
Keterlibatan Indonesia dalam lembaga ini ditandai dengan penandatangan Presiden Prabowo Subianto pada BoP Charter yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Namun keterlibatan Indonesia dengan BoP banyak menuai kritik dan penolakan dari masyarakat Indonesia khususnya lembaga-lembaga Islam yang konsen dengan masalah di Gaza.
Baca Juga:Kelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh SentralTokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan Berencana
Setelah Aqsa Working Group (AWG) meluncurkan petisi “Tarik Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian BoP”, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyampaikan kritik keras dengan menyebut skema tersebut sebagai bentuk neokolonialisme gaya baru.