PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026. Salah satu isu yang dibahas ialah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.
Dalam pertemuan itu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
“Saya yang mengucapkan memang tentang pilkada itu, tentang langsung (atau) tidak langsung, bukan semata-mata masalah costly atau yang memarakkan politik uang. Tidak ansih (tidak semata-mata) seperti itu,” kata Siti, dalam keterangannya, Minggu, 1 Februari 2026.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Menurut dia, pilkada tidak langsung memungkinkan untuk diterapkan dengan catatan tidak menggunakan mekanisme lama.
“Tentu tidak seperti DPRD zaman bahula, tidak, tapi bagaimana agar diadendum peraturan itu, sehingga masyarakat sipil itu masih mengedepan,” ujar dia.
Siti menekankan pemerintah harus menjelaskan tolok ukur perubahan sistem pilkada agar hak politik masyarakat tidak tereduksi. Dia juga menyampaikan opsi jika pilkada tetap digelar secara langsung.
“Opsi yang saya berikan opsi, kalau Pilkada Langsung, partai politiknya harus firm sebagai pesertanya. Lalu stakeholders harus memiliki kesamaan perspektif agar pemerintahan yang efektif, ada keberpihakan pemda untuk mengeksekusi program rakyat, bukan sebaliknya, OTT (operasi tangkap tangan),” kata dia.
Dia menilai pilkada langsung belum sepenuhnya efektif. Dia menyebut terdapat 457 kasus OTT selama pilkada langsung berlangsung, yang dinilai merusak tatanan birokrasi dan masyarakat, meski pilkada sejak 2001 ditujukan untuk mendorong desentralisasi dan kesejahteraan daerah.
Siti juga menyampaikan pandangan Prabowo terkait arah pembangunan nasional dan daerah.
“Bayangan Pak Presiden, mestinya menjadi satu kesatuan yang kontinum antara pembangunan nasional dan daerah. Makanya kenapa kabinet kemarin dimagelangkan (retret Magelang), untuk menyamakan perspektif tadi itu,” ujar dia.
Terkait keputusan mekanisme pilkada, Siti menyebut Prabowo belum menyampaikan kesimpulan.
Baca Juga:Kelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh SentralTokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan Berencana
“Tidak. Tidak bicara (kesimpulan). Cuma saya mengatakan, mohon memberikan penjelasan mengapa Pilkada langsung itu perlu dievaluasi secara kritis. Lalu seandainya ada opsi melalui DPRD yang seperti apa? Tidak mungkin kan yang baheula kan gitu?” katanya.