KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berikut sumber pembiayaannya saat memeriksa asisten pribadi Randy Kusumaatmadja, Kamis (29/1).Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat, untuk melengkapi berkas perkara lima orang tersangka.
“Saksi juga dimintai keterangan perihal aktivitas gubernur Jabar saat itu, termasuk pembiayaannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (29/1) malam.
Pada hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Yakni Pimpinan SKAI BJB, Joko Hartoto; Direktur Golden Money Changer, Djunianto Lemuel; Pegawai Golden Money Changer, Arti; Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur, Ervin Yanuardi Effendi; dan Ibu Rumah Tangga, Wena Natasha Olivia.
“Dalam rangkaian pemeriksaan ini, penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi terkait pengadaan jasa agensi di BJB,” tutur Budi.
“Saksi juga didalami soal penukaran-penukaran uang asing-rupiah, yang dilakukan atas nama pihak terkait,” sambungnya.
Sebelumnya, tepatnya pada 2 Desember 2025, KPK sudah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi.
KPK mencecar RK mengenai aliran uang dana non-bujeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary BJB.
Tak hanya itu, KPK juga mendalami perihal aset-aset milik RK sebagaimana termuat atau di luar LHKPN yang sebelumnya dilaporkan ke KPK.
Sementara RK yang menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam mengaku tidak mengetahui pengadaan iklan di BJB dan membantah telah menerima aliran uang terkait dengan kasus yang sedang diusut tersebut.
Baca Juga:Kelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh SentralTokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan Berencana
Dia pun mengaku lega karena pada akhirnya bisa memberikan keterangan langsung di hadapan penyidik.
“Pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui yang menjadi perkara dana iklan ini, karena dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” tutur RK di Kantor KPK, Selasa (2/12).
“Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, menikmati hasilnya dan sebagainya. Mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa membuat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini bisa lebih klir. Saya senang dengan undangan klarifikasi,” sambungnya.