Indonesia akan menerima mobil buatan AS yang memenuhi Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal AS dan standar emisi AS, kata seorang pejabat. Impor ini tidak perlu memenuhi uji keselamatan dan emisi yang dipersyaratkan oleh otoritas transportasi Indonesia.
Jakarta juga telah setuju untuk mendukung industri kendaraan listrik Amerika dengan memasok bahan baku perantara apa pun kepada perusahaan AS untuk membuat sel baterai, seperti senyawa kimia prekursor nikel.
AS juga membahas isu-isu non-perdagangan selama pembicaraan perdagangan.
ST sebelumnya melaporkan bahwa AS menginginkan “komitmen dari Indonesia untuk menyesuaikan kembali kebijakan Laut Cina Selatan guna melindungi hak kedaulatan dan yurisdiksi nasionalnya, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, dan meningkatkan kesadaran domain maritim dan kerja sama regional”.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Namun, Indonesia telah menyatakan kepada AS bahwa mereka tidak dapat memenuhi tuntutan Laut Cina Selatan ini, maupun tuntutan untuk membeli drone buatan AS, kata kedua sumber tersebut.
Jakarta bersikeras bahwa permintaan-permintaan ini tidak terkait dengan tujuan pembicaraan tarif, yaitu untuk menyeimbangkan perdagangan antara kedua negara, tambah mereka.
Indonesia juga keberatan dengan permintaan Washington agar negara Asia Tenggara itu berkonsultasi dengannya sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital apa pun dengan pihak ketiga yang berpotensi merugikan kepentingan AS.
Salah satu sumber mengatakan kepada ST, “Mengenai ekonomi digital, Indonesia menekankan pentingnya menghormati kedaulatan kedua negara.”
Ia menunjuk pada permintaan AS untuk menerapkan pembatasan yang mencegah Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian perdagangan preferensial dengan negara-negara tertentu.
“Hal itu akan membatasi kerja sama luar negeri Indonesia. Pembatasan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang ‘mandiri dan aktif’, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita,” tambah sumber tersebut.
Pada 22 Januari, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tampil bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos dalam Forum Ekonomi Dunia.
Baca Juga:Kelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh SentralTokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan Berencana
Penampilan penting ini bertepatan dengan keputusan Jakarta untuk mendukung Dewan Perdamaian yang diprakarsai Trump, sebuah langkah yang ditafsirkan oleh para analis sebagai upaya geopolitik untuk melancarkan proses menuju kesepakatan perdagangan.