“Sudah jelas dan tegas, kami di Polri semuanya satu suara dalam hal itu. Polri adalah alat negara yang berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian,” kata Listyo.
Listyo menjelaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden diikuti dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan legislatif. Mengingat tugas Polri yang bersentuhan langsung dengan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum bagi masyarakat, maka peran DPR menjadi penting dalam proses pengawasan.
“Untuk melaksanakan mekanisme check and balances, peran persetujuan DPR tetap diperlukan. Kami institusi Polri memegang teguh amanat reformasi tersebut dan menghormati sejarah yang ada,” ujarnya.