Ahok mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi ketika itu agar sistem subsidi diubah menjadi subsidi langsung ke masyarakat berbasis digital, memanfaatkan aplikasi MyPertamina. Menurutnya, skema tersebut berpotensi memberikan keuntungan signifikan bagi negara dan memperbaiki tata kelola.
“Saya bilang saya bisa untung sampai 6 miliar dolar (Rp100,57 triliun). kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucher digital,” ujar Ahok.
Selain soal subsidi, Ahok juga menyinggung pembenahan sistem sumber daya manusia di Pertamina. Ia mengaku mendorong penerapan meritokrasi dalam pengangkatan direksi, tanpa terikat senioritas.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
“Dasarnya meritokrasi. Umur berapa pun kalau dia mau kerja dan jujur, harus bisa jadi direksi,” katanya.
Namun, Ahok menyebut sejumlah usulan tersebut tidak mendapat persetujuan sehingga tidak dapat dijalankan selama masa jabatannya.
Dalam perkara ini, Ahok bersaksi pada sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 yang menyeret sembilan terdakwa. Jaksa menyebut perbuatan para terdakwa telah menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp285 triliun, yang berasal dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.
Salah satu tersangka ialah PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yang merupakan pengusaha Muhammad Riza Chalid.