KOMISARIS Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi. Ahok mengeklaim Pertamina sebenarnya bisa meraup laba hingga 6 miliar dolar AS atau setara Rp100,57 triliun jika usulannya disetujui oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Ahok saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Awalnya Ahok menjawab pertanyaan jaksa terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola Pertamina. Ia mengatakan pemerintah dan DPR harus berani mengambil keputusan strategis terkait kebijakan subsidi.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
“Saya kira Presiden dan DPR harus berani melakukan subsidi ke orang, bukan ke barang,” ujar Ahok saat bersaksi di persidangan.
Selain itu, Ahok juga mengusulkan penerapan sistem supplier hire stock serta mekanisme pembelian minyak mentah melalui e-katalog. Menurutnya, sistem tersebut dapat meningkatkan transparansi dalam pengolahan dan distribusi minyak.
“Semua orang boleh taruh minyak mentah produksi di Indonesia dengan kita beli lewat e-katalog. Dengan cara itu semua pengolahan akan transparan dan bagus,” katanya.
Dalam keterangannya, Ahok mengungkap kondisi keuangan Pertamina, khususnya di subholding Patra Niaga, berada dalam tekanan berat akibat kebijakan subsidi. Ia menyebut arus kas Pertamina mengalami kerugian karena harga BBM subsidi tidak boleh dinaikkan meski harga minyak dunia melonjak.
“Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya, cash flow-nya merah, rugi. Karena pemerintah memaksa barang subsidi tidak boleh dinaikkan,” ujar Ahok.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa Pertamina bebas menaikkan harga BBM. Menurut Ahok, penyesuaian harga tidak bisa dilakukan tanpa izin Presiden.
“Tanpa izin Presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga. Ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga, Pertamina tidak,” ucapnya.
Baca Juga:Kelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh SentralTokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan Berencana
Akibat kebijakan tersebut, Ahok menyebut Pertamina terpaksa menutup kebutuhan arus kas dengan pinjaman jangka pendek, meskipun selisih harga BBM subsidi dengan harga keekonomian semakin lebar.