PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengirimkan sinyal ‘perang’ yang sangat keras terhadap para pemain nakal di sektor sumber daya alam. Di hadapan para pemimpin dunia dan elite ekonomi dalam forum World Economic Forum (WEF) di Swiss, Kamis (22/1/2026), Prabowo secara terbuka menantang para pengusaha rakus yang selama ini merasa bisa ‘membeli’ kedaulatan negara melalui suap.
Dengan nada bicara yang tegas dan tanpa kompromi, Kepala Negara menyentil kelompok yang kerap berlindung di balik label wirausaha, namun praktiknya justru merongrong kedaulatan Indonesia.
“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Prabowo dengan lugas.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” imbuhnya.
Pembersihan Skala Besar: 1.000 Tambang Ilegal Tiarap
Pernyataan Prabowo bukan sekadar gertakan kosong. Ia memamerkan rapor penegakan hukum sektor energi dan sumber daya alam yang diklaimnya sebagai yang paling berani sepanjang sejarah Republik. Hasilnya nyata: pemerintah telah menyegel sedikitnya 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, langkah ini baru babak awal. Prabowo mengungkapkan bahwa intelijen dan jajarannya telah mengidentifikasi setidaknya 1.000 titik tambang ilegal tambahan yang kini masuk dalam bidikan operasi selanjutnya.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” tegasnya.
Sita 4 Juta Hektare Lahan dan Cabut Izin Perusahaan
Selain urusan tambang, pedang penegakan hukum Prabowo juga menyasar sektor kehutanan. Dalam kurun waktu satu tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang yang terbukti beroperasi tanpa izin atau menabrak aturan.
Tak berhenti di sana, langkah ekstrem diambil dengan mencabut izin operasional 28 perusahaan besar. Korporasi-korporasi ini kedapatan menguasai 1,01 juta hektare lahan yang secara ilegal dijadikan perkebunan di dalam kawasan hutan lindung.
“Ini adalah penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” jelas Prabowo di podium internasional tersebut.