MENTERI Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, peran Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Amerika Serikat (AS) harus mencakup upaya pembentukan negara Palestina. Menurut Lavrov, tanpa adanya negara Palestina merdeka, kondisi di kawasan tidak akan bisa distabilkan.
Lavrov mengungkapkan, Rusia telah menerima rancangan piagam dari AS untuk Dewan Perdamaian Gaza. Dia berpendapat, inisiatif tersebut mencerminkan pemahaman Washington tentang perlunya menyatukan sekelompok negara yang akan bekerja sama dengannya dalam satu atau lain cara.
“Secara umum, ketika kita berbicara tentang perlunya menyelesaikan masalah Gaza, yang merupakan alasan utama pembentukan Dewan Perdamaian, kami memiliki posisi yang sama: ada kebutuhan untuk menciptakan negara Palestina,” kata Lavrov, Selasa (20/1/2026), dikutip Anadolu Agency.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengungkapkan, negaranya belum mengetahui seluruh detail inisiatif Dewan Perdamaian Gaza. Dia berharap, hal itu dapat dibahas ketika perwakilan atau delegasi Rusia dan AS melangsungkan pertemuan.
“Kami belum mengetahui semua detail mengenai inisiatif di dewan ini, apakah hanya menyangkut Gaza atau mencakup konteks yang lebih luas. Ada banyak pertanyaan tentang inisiatif ini sejauh ini, dan kami berharap menerima jawaban selama kontak dengan pihak Amerika,” ucap Peskov, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Dia pun enggan berspekulasi apakah Rusia akan bergabung atau terwakili dalam Dewan Perdamaian Gaza. “Terlalu dini untuk mengatakan ini,” ujarnya merespons pertanyaan soal potensi bergabungnya Moskow dengan Dewan Perdamaian Gaza mengingat AS telah mengundang mereka untuk masuk ke badan tersebut.
Pekan lalu, Gedung Putih telah mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan tersebut akan berperan dalam mewujudkan 20 poin rumusan Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Gaza.
Dewan Perdamaian Gaza bakal turut memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas saat Gaza bertransisi dari konflik ke perdamaian dan pembangunan. Banyak pemimpin dunia telah diundang untuk bergabung dengan badan tersebut.
Setelah dua tahun berperang, Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata pada Oktober 2025. Kesepakatan tersebut tercapai dengan bantuan mediasi dari AS, Qatar, Mesir, dan Turki.