Oleh karenanya, belum jelas bagaimana uang yang terkumpul dari negara anggota tetap ini akan dialokasikan: ke mana saja ia akan mengalir dan untuk apa saja ia digunakan. Pun, berapa estimasi uang yang terkumpul juga belum dapat dipastikan, mengingat daftar anggota tetap Dewan Perdamaian belum diumumkan secara resmi.
Sumber-sumber anonim Bloomberg, sebagaimana dikutip Time, menyebut banyak negara yang mempertanyakan pengelolaan dana anggota tetap. Hal itu dikarenakan rancangan piagam Dewan Perdamaian mengisyaratkan Trump akan jadi pengelola utama dana tersebut.
Sebagaimana disampaikan Menteri Kanada Mark Carney pada Minggu (19/1/2026, menyebut Kanada sepakat bergabung, namun tidak setuju dengan biaya status keanggotaan tetap.
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
“Sehubungan dengan hal-hal spesifik dari Dewan Perdamaian, kami belum membahas semua rincian strukturnya, cara kerjanya, untuk apa pembiayaannya, dan lain-lain. Jadi kami akan menyelesaikannya dalam beberapa hari mendatang,” katanya, dikutip dari Financial Post.
Surat kabar Times of London melaporkan bahwa para menteri di Inggris khawatir tentang penggunaan dana keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza. Mereka juga mempertanyakan soal kerangka hukum yang akan digunakan dewan dalam beroperasi.
Kritik terhadap Dewan Perdamaian menyesar pula pada maksud dan tujuan dari pembentukan organisasi ini. Semula, dewan ini disebut akan jadi lembaga pengawas pembangunan kembali Gaza, namun rancangan piagamnya mengisyaratkan hal lain yang lebih besar dari itu.
Dalam rancangan piagam yang beredar di media, Gaza maupun Palestina sama sekali tak disebutkan. Visi dan misi organisasi ini juga mengisyaratkan ruang lingkup global, yakni di setiap wilayah “yang terkena dampak atau terancam konflik”.
Pada Minggu, Times of Israel merilis salinan penuh rancangan piagam Dewan Perdamaian. Dalam bab pembukaan, rancangan piagam itu menunjukkan Dewan Perdamaian seolah organisasi tandingan PBB.
“Menyatakan bahwa perdamaian abadi membutuhkan penilaian pragmatis, solusi masuk akal, dan keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal,” tulis rancangan piagam itu.