DONALD Trump kembali mengguncang tatanan diplomasi global. Presiden Amerika Serikat ini resmi memperkenalkan ‘Dewan Perdamaian’ atau ‘Peace Council’, sebuah badan internasional ambisius yang dirancang untuk mengendalikan tata kelola serta rekonstruksi Jalur Gaza pasca-konflik.
Trump sesumbar bahwa badan ini akan menjadi salah satu institusi paling berpengaruh di dunia. “Dewan Perdamaian akan menjadi salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada,” ujar Trump di Gedung Putih.
Namun, di balik retorika perdamaiannya, badan ini membawa struktur yang sangat transaksional dan terpusat pada kekuasaan sang Presiden AS.
Mandat: Dari Gencatan Senjata hingga Melucuti Hamas
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Mengutip data dari Britannica, Dewan Perdamaian ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari gencatan senjata Oktober 2025. Peran utamanya sangat luas, meliputi:
- Pengawasan Pemerintahan: Mengontrol Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi yang dipimpin Ali Shaath.
- Keamanan: Melucuti senjata Hamas secara total.
- Militer: Mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih polisi Palestina yang baru.
Struktur Tiga Lapis: Trump Sang Pengendali
Gedung Putih menjelaskan bahwa organisasi ini memiliki arsitektur yang tidak lazim bagi lembaga internasional standar. Ada tiga pilar utama:
- Dewan Utama: Dipimpin langsung oleh Donald Trump sebagai pemegang keputusan final.
- Komite Palestina: Diisi oleh para teknokrat yang bertugas mengelola wilayah konflik secara teknis.
- Dewan Eksekutif: Bertindak sebagai penasihat strategis.
Dalam draf piagamnya, sistem pemungutan suara memang menggunakan prinsip suara mayoritas. Namun, ada klausul ‘absolut’ yang menyebutkan bahwa semua keputusan harus mendapatkan persetujuan dari ketua, yakni Trump sendiri.
Diplomasi Transaksional: Kursi Tetap Seharga Rp17 Triliun
Inilah poin yang paling memicu kontroversi. Trump menerapkan sistem ‘donasi’ bagi negara yang ingin duduk di kursi tetap. Negara peminat wajib menyetor minimal US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
Dana fantastis ini diklaim akan langsung dialokasikan untuk pembangunan kembali infrastruktur Gaza yang hancur. Sebagai imbalannya, negara penyumbang tidak terikat aturan masa jabatan tiga tahun dan bisa terus berada di dalam dewan sesuai restu ketua.
Tandingan PBB?
Langkah Trump mengumumkan dewan ini menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos kian mempertegas posisinya. Kritikus menilai Trump sedang membangun ‘PBB tandingan’.