TRANSFORMASI kebijakan sosial di Indonesia memasuki fase krusial dengan diluncurkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2025. Sebagai inisiatif unggulan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini tidak hanya dirancang sebagai instrumen intervensi kesehatan untuk menekan angka stunting, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus fiskal masif yang mempengaruhi berbagai variabel makroekonomi, terutama laju inflasi.
Dalam konteks ekonomi makro, injeksi likuiditas sebesar Rp71 triliun pada tahun pertama, yang diproyeksikan meningkat hingga ratusan triliun rupiah pada tahun-tahun berikutnya, menciptakan pergeseran signifikan dalam kurva permintaan agregat domestik.
Analisis ini mengeksplorasi bagaimana tekanan permintaan terhadap komoditas pangan, redistribusi anggaran pendidikan, ketergantungan pada impor bahan baku, serta manajemen operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berinteraksi dalam menentukan stabilitas harga konsumen.
Rancangan Kebijakan dan Mekanisme Fiskal Program MBG
Baca Juga:Alan Jackson, Pengacara Pembela Nick Reiner Undur Diri di Kasus Pembunuhan Rob dan MicheleDokumen Rahasia Bocor: UEA Dukung Israel Sepanjang Genosida Gaza, Hubungan Strategis Abu Dhabi-Tel Aviv
Program Makan Bergizi Gratis secara resmi dilembagakan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Lembaga ini memegang mandat penuh untuk mengelola pemenuhan gizi nasional dengan target sasaran yang mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Secara fiskal, program ini mewakili pergeseran prioritas belanja negara yang sangat besar, di mana pada tahun 2025, alokasi awal sebesar Rp71 triliun dialokasikan untuk menjangkau sekitar 19,47 juta penerima manfaat.
Namun, terdapat disparitas antara alokasi awal ini dengan kebutuhan riil untuk mencapai target universal sebanyak 82,9 juta penerima manfaat, yang diperkirakan oleh beberapa lembaga riset seperti INDEF memerlukan dana mencapai Rp215,54 triliun per tahun.
Siklus pendanaan program MBG pada tahun 2025 dirancang dalam beberapa tahap untuk memberikan ruang bagi pasar dan rantai pasok dalam menyesuaikan diri terhadap lonjakan permintaan. Penahapan ini merupakan strategi penting untuk mencegah guncangan harga yang mendadak atau price shock di pasar domestik.
Target Penuh Tahun Pertama
Dari sisi sumber pendanaan, penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% melalui mekanisme mandatory spendingmenjadi sorotan utama bagi keberlanjutan sektor pendidikan konvensional. CELIOS memperingatkan bahwa pengalihan dana pendidikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG berisiko mengurangi nilai tambah bruto sektor pendidikan sebesar Rp48,23 triliun dan menyebabkan hilangnya potensi serapan tenaga kerja di sektor tersebut sebanyak 723 ribu orang.