Skenario Keterlambatan dan Implikasinya terhadap Pedagang
Dalam banyak kasus uji coba, keterlambatan distribusi seringkali mencapai 1 hingga 1,5 jam. Di Banjarmasin dan Semarang, paket MBG yang seharusnya tiba pukul 12.00 atau 12.30 baru sampai pada pukul 13.00 atau lebih lambat. Kondisi ini memicu dua dampak kontradiktif :
Dampak “Lapar Paksa” bagi Siswa : Siswa terpaksa menahan lapar atau membeli makanan di kantin dengan sisa uang saku mereka yang terbatas. Ketika MBG akhirnya tiba, siswa seringkali sudah kenyang, sehingga makanan gratis tersebut tidak dikonsumsi secara maksimal dan berujung pada limbah pangan (food waste).
Kerugian Finansial Pedagang : Pedagang yang mengira MBG akan datang tepat waktu mungkin memutuskan untuk mengurangi stok. Namun, saat MBG terlambat, mereka kehilangan momentum penjualan besar.
Baca Juga:Kelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh SentralTokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan Berencana
Sebaliknya, jika pedagang menyetok banyak makanan berharap MBG terlambat, tetapi ternyata MBG datang tepat waktu, maka makanan pedagang akan basi karena tidak laku.
Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama siswa tidak menghabiskan makanan MBG adalah karena mereka sudah terlanjur kenyang setelah jajan di kantin akibat waktu penyaluran MBG yang terlambat.
Sekitar 19,9% anak menyatakan sudah kenyang saat MBG tiba, sementara 19,9% lainnya melaporkan makanan sudah basi atau berbau akibat terlalu lama dalam proses distribusi yang molor.
Risiko Keamanan Pangan dan Higienitas dalam Rantai Distribusi
Keterlambatan distribusi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga secara kritis mengancam keamanan pangan siswa. Makanan yang dimasak dalam skala besar oleh SPPG atau katering pihak ketiga harus melewati proses pengemasan dan transportasi yang memadai. Namun, infrastruktur distribusi yang lemah seringkali menjadi titik kritis kegagalan program.
Faktor-faktor Kerusakan Makanan Akibat Disrupsi Jadwal
Sejak Januari hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 11.500 kasus dugaan keracunan makanan yang terkait dengan program MBG di berbagai provinsi. Hal ini menciptakan trauma psikologis bagi siswa dan orang tua, yang pada gilirannya membuat mereka lebih memilih untuk kembali jajan di kantin sekolah yang proses pengolahannya dapat dipantau langsung oleh komunitas sekolah.