KEPENGURUSAN Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kohati Cabang Cirebon periode 2025-2026 resmi dilantik, kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Rabu (7/1/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam proses regenerasi kepemimpinan sekaligus peneguhan komitmen pengurus baru dalam menjalankan roda organisasi.
Dalam pelantikan tersebut, Muh. Akramul Farhan resmi menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Cirebon. Ia didampingi Dewa Pamungkas sebagai Sekretaris Umum, Muhammad Rifki sebagai Bendahara Umum, serta jajaran pengurus lainnya.Selain itu, Sabrina Amaliah Habibah dilantik sebagai Ketua Umum Kohati HMI Cabang Cirebon, sementara Zidan Faiz Maulana menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Cirebon, beserta jajaran pengurus masing-masing.Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengurus HMI yang baru dilantik tidak hanya menjalankan kewajiban organisasi semata, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Baca Juga:Kelompok True Crime Community Tumbuh Organik dan Sporadis Tanpa Tokoh SentralTokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan Berencana
“Kontribusi mahasiswa sangat dibutuhkan, baik dari segi pemikiran maupun aksi nyata. Saya melihat tadi ada berbagai bidang dalam kepengurusan HMI, ini bisa menjadi kekuatan untuk disinergikan dengan pembangunan di Kota dan Kabupaten Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.
Ia juga mendorong agar setiap kader HMI untuk terus aktif, kritis, dan berperan dalam pembangunan daerah sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya masing-masing.
“Melalui pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan peran mahasiswa Islam dalam mengawal kebijakan publik serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua terpilih, Muh. Akramul Farhan, menyampaikan bahwa kepengurusan HMI ke depan akan berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah, baik di tingkat kota maupun kabupaten.
“HMI Cirebon siap menjadi mitra kritis pemerintah demi kepentingan rakyat. Kalau kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, HMI pasti mendukung dan mengawal,” ujarnya.
Namun menurutnya, jika kebijakan itu menyimpang dari kepentingan rakyat, HMI akan menjadi pihak pertama yang datang untuk mengingatkan.
“HMI akan hadir dan menyuarakan kritik langsung ke kantor Wali Kota maupun Bupati Cirebon,” pungkasnya. (Roni)