Pernyataan Trump tidak hanya ditujukan kepada negara-negara Amerika Latin. Presiden juga mengarahkan perhatiannya ke wilayah Greenland di utara, dengan kembali menyerukan agar Amerika Serikat mencaplok wilayah otonom Denmark tersebut.
“Kita membutuhkan Greenland, dari sudut pandang keamanan nasional,” kata Trump.
Trump juga mengalihkan fokusnya ke Iran, yang dalam beberapa hari terakhir dilanda gelombang protes besar.
“Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan mendapat pukulan keras dari Amerika Serikat,” kata Trump, merujuk pada cara rezim Iran menangani protes tersebut.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Dunia internasional dikejutkan pada Sabtu dini hari ketika Amerika Serikat (AS) melancarkan misi untuk menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di Caracas.
Meski Trump menuai pujian dari Partai Republik serta sebagian komunitas Amerika Latin di Amerika Serikat, langkah tersebut juga memicu penolakan keras dari sejumlah negara, termasuk Meksiko dan Kolombia.
“Sejarah Amerika Latin jelas dan meyakinkan, Intervensi tidak pernah membawa demokrasi,” kata Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum kepada wartawan pada Senin, sambil menegaskan bahwa kedaulatan Meksiko bersifat sakral.
Presiden Kolombia Gustavo Petro menanggapi ancaman Trump melalui unggahan panjang di media sosial, dengan menegaskan kembali posisinya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan kepolisian Kolombia berdasarkan perintah konstitusional.
Sementara itu, pernyataan Trump mengenai Greenland juga langsung ditolak oleh Denmark dan para pemimpin wilayah tersebut.
Mengutip BBC, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut gagasan Amerika Serikat mengambil alih wilayah itu sebagai fantasi.
“Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi. Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk diskusi. Tetapi ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional,” pungkas Nielsen.