MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengatakan operasi AS di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres karena bukan merupakan invasi atau pendudukan militer, melainkan operasi penegakan hukum untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Ini bukan tindakan yang memerlukan persetujuan Kongres. Bahkan, tidak mungkin memerlukan persetujuan Kongres karena ini bukan invasi dan bukan operasi militer berkepanjangan,” kata Rubio kepada NBC News saat ditanya mengapa Presiden AS Donald Trump tidak meminta persetujuan Kongres sebelum operasi tersebut.
“Ini adalah operasi yang sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” kata Rubio melanjutkan.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Pada Sabtu (3/1), Trump menyatakan bahwa AS telah melancarkan serangan besar ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta pemindahan keduanya ke luar negeri.
Sejumlah media melaporkan adanya ledakan di Caracas dan mengaitkan operasi tersebut dengan unit Delta Force AS.
Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil.
Otoritas Venezuela menyatakan tidak memiliki informasi mengenai keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup.
Trump kemudian membagikan sebuah foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima.
Media AS juga menyiarkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York yang disebut membawa Maduro dan istrinya, yang kemudian dikawal puluhan aparat penegak hukum.
Sejumlah anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut dan menyebutnya ilegal, sementara pemerintahan Trump menegaskan Maduro akan diadili.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa persoalan ini ke organisasi internasional dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela.
Moskow mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya dalam apa yang disebut sebagai agresi AS, serta menuntut pembebasan keduanya dan menyerukan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut terkait Venezuela.